• Hasil Pemilu

  • Agenda KPU

    • 6 September 2017, Sosialisasi Pemilih Pemula
    • 7 September 2017, FGD Periode II
    • 9 September 2017,
  • Publikasi

    INFOGRAFIS

    POSTER

    BULLETIN

JDIH

JARINGAN DOKUMENTASI & INFORMASI HUKUM

INFORMASI PENYELENGGARA PEMILU

INFORMASI LOGISTIK PEMILU

PENGHITUNGAN SUARA

PENGGANTIAN ANTAR WAKTU

SISTEM INFORMASI PEMILIH

SIPOL

RPP LOMBOK TIMUR

Submitting Form...

The server encountered an error.

komentar@kpu-lomboktimurkab.go.id

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK TIMUR

 

 SEJARAH BERDIRINYA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK TIMUR

A. Dasar Pembentukan Komisi Pemilihan Umum di Indonesia (Kabupaten Lombok Timur)

Berdasarkan Undang_Undang Dasar 1945 pasal 22 E ayat 5 yang merupakan hasil  amandemen ke 3 (tiga) menyatakan bahwa “pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”. Sehingga berdasarkan amanat undang-undang tersebut kemudian di bentuk Undang-undang Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum. Dan kemudian dituangkan dalam Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999, dimana menurut ketentuannya bahwa KPU terdiri dari 5 (lima) utusan Pemerintah dan 1 (satu) utusan masing-masing partai politik peserta pemilu. Dimana secara tehnis bukan KPU melaksanakan pemilihan, akan tetapi KPU membentuk badan baru yang juga anggotanya terdiri dari  partai politik yang di sebut Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) yang berkedudukan di Ibu Kota Negara,  kemudian di tingkat I PPI membentuk Panitia Pemilihan Daerah (PPD I) yang berkedudukan di Propinsi dan begitu selanjutnya PPD I membentuk PPD II yang berkedudukan di Kabupaten /Kota.

Memperhatikan ketentuan diatas maka KPU Kabupaten/Sebelumnya disebut sebagai Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II yang disingkat dengan PPD II, yang mana anggota-anggotanya terdiri dari utusan pemerintah dan Partai Politik peserta pemilu.

Dengan dikeluarkannya undang-undang nomor 12 tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DRPD Propindsi dan DPRD Kabupaten Istilah PPD II diganti menjadi KPU Kabupaten/Kota dan diperkuat dengan dibntuknya undang-undang tersendiri tentang penyelenggra pemilihan  Baik Undang Nomor 22 tahun 2007 dan Undang-Undang N0m0 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu yang mana keanggotaan Komisi pemilihan umum tidak lagi diisi oleh partai politik namun berasal non partisan ( partai politik) sampai dengan sekarang.

Nama KPU Kabupaten Lombok Timur yang sebelumnya di berinama Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II Lombok Timur dibentuk  sejak tahun 2003. Terbentuknya lembaga KPU dari mulai tingkat pusat, provinsi sampai dengan tingkat daerah (Kabupaten/Kota) merupakan salah satu langkah besar dan bersejarah di era reformasi yang dilakukan pemerintahan BJ. Habibie yang dilanjutkan pemerintahan Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri, DR. Soesilo Bambang Yudoyono, sampai Presiden Ir. Joko Widodo sebagai lembaga yang bertugas menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk mewujudkan demokrasi secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Sejak awal berdirinya sampai dengan sekarang, KPU Kabupaten Lombok Timur  berkantor dengan menggunakan gedung dengan status pinjam pakai dari Pemerintah Kabupaten Lombok Timur. Gedung yang berdiri di atas tanah seluas  2.156 M2 ini berlokasi tidak jauh dari kantor pemerintah kabupaten Lombok timur yaitu di Jalan MT Haryono No 7 Selong.

 

B. Organisasi KPU

Menurut Undang-undang Nomor 12 tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPR dan Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu adalah Presiden membentuk Panitia Tim Seleksi calon anggota KPU, komposisi keanggotaan KPU harus memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen). Masa keanggotaan KPU 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji.

Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga negara yang mempunyai peran sebagai penyelenggara dalam Pemilihan Umum di Indonesia, antara lain adalah Pemilihan Umum atas Presiden beserta wakil presiden, Pemilihan Umum untuk Anggota DPR,DPD maupun DPRD, lalu untuk Pemilihan Umum dalam Kepala Daerah beserta dengan Wakil Kepala Daerah.

Untuk melaksanakan tuntutan agenda reformasi Tahun 1998 di bidang politik, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengadakan perbaikan berbagai regulasi. Salah satunya adalah regulasi yang mengatur tentang Pemilihan Umum (PEMILU). Melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2002 tentang pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan penetapan organisasi dan tata kerja sekretariat pemilihan, pemerintah membentuk sebuah lembaga penyelenggara pemilu yang disebut Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.

Pada tahun 2003 Pemerintah dengan persetujuan DPR-RI menetapkan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2003 yang mengatur tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sebagai penerapan Undang - undang ini, kemudian ditetapkan Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 yang mengatur tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum. KPU menetapkan keputusan Nomor 622 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi NTB dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota serta keputusan KPU Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, sebagai petunjuk teknis pelaksanaan Keppres Nomor 54 Tahun 2003. Dengan demikian maka pola organisasi dan tata kerja Setum KPU  dan Perwakilan Setum KPU Provinsi maupun Kabupaten mengalami perubahan nama menjadi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. Berdasarkan keputusan KPU Nomor 622 Tahun 2003 tersebut di atas, Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Lombok Timur.

 Tugas KPU adalah menyelenggarakan pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), memilih Presiden dan Wakil Presiden, serta memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam rangka menerapkan keputusan Presiden tersebut di tingkat Daerah, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2001.

Sebelum tahun 2005, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pilkada. Pilkada pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni 2005.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, pilkada dimasukkan dalam rezim pemilu, sehingga secara resmi bernama Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pemilukada. Pemilihan Kepala Daerah pertama yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2008-2009. Pada tahun 2011, terbit Undang-Undang baru mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yaitu Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011. Di dalam Undang-undang ini, istilah yang digunakan adalah Pemilihan umum Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Pada tahun 2014, DPR-RI kembali mengangkat isu krusial terkait Pemilihan Kepala Daerah secara langsung. Sidang Paripurna DRI RI pada tanggal 24 September 2014 memutuskan bahwa Pemilihan Kepala Daerah dikembalikan secara tidak langsung, atau kembali dipilih oleh DPRD. Namun karena dianggap bertentangan dengan kehendak Rakyat Presiden SBY mengeluarkan PERPU Nomo1 Tahun 2015 yang mengembalikan dilaksanakannya Pemilu Gubernur, Bupati dan Wali Kota dilaksanakan secara langsung oleh rakyat, dan kemudian diundangkan menjadi Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016.

Sejak Reformasi sebelum menjadi KPU Kabupaten Lombok Timur, Penyelenggaran Pemilu di tingkat Kabupaten bersifat sementara yaitu berbentuk Kepanitiaan yang di singkat PPD II ( Panitia Penyelnggara Pemilu Daerah)  yang memiliki masa bakti dari tahun 1999 s.d 2003. Baru kemudian KPU sebagai lembaga Tetap, Mandiri dan Nasional dibentuk pada tahun 2003-2004 sampai dengan saat ini, dan  telah mengalami 3 (tiga) periode keanggotaan komisioner. Periode pertama adalah tahun 2003-2008, Periode kedua adalah tahun 2008-2013 dan periode ketiga tahun 2014-2019. Berikut gambaran singkat susunan keanggotaan (tiga) 3 periode tersebut :

 

C. Nama Ketua dan Anggota PPD II dan KPU Kabupaten Lombok Timur Sejak tahun1999 sampai dengan 2019

 

Ketua dan Anggota PPD II Lombok Timur tahun 1999-2003

 

1. Periode 1999-2003

a. H. MURJOKO, SE   Ketua PPD II Kabupaten Lombok Timur

b. H. ISLAH EL WATHAN  Wakil Ketua PPD II

c. H. DAMAN HURI   Sekretaris

d. LETKOL NAHARUDDIN  Kepala Kantor PPD II Lombok Timur

 

2. Periode 2004-2009

a. H. MAHYUDIN AZHAR, Lc   Ketua KPU Kabupaten Lombok Timur.

b. KHAIRUL ANWAR, S.Pd   Divisi Penyelenggara Pemilu

c. JOHAN MALIGAN, SH   Divisi Hukum dan Pengawasan

d. DRA. SUMARNI    Divisi Sosialisasi

e. MIFTAHURRAHMAN, SH  Divisi Logistik dan Keuangan

 

3. Periode 2009-2013

a. KHAIRUL ANWAR S.Pd    Ketua KPU Kabupaten Lombok Timur

b. H.M. HIDAYATULLAH, SE    Divisi Penyelenggara Pemilu

c. MUH. SALEH, S.IP.,MH  Divisi Hukum dan Pengawasan

d. Dr. JUNAIDI, ST.,MM    Divisi Sosialisasi

e. HALIDY, S.Pt      Divisi Logistik dan Keuangan

 

4. Periode 2013-2018

a. MUH. SALEH, S.IP.,MH.     Ketua KPU Kabupaten Lombok Timur

b. DRS. H. MUSA AL HADY.     Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat

c. TAHARUDIN, SH.      Divisi Hukum dan Pengawasan

d. ZINNURAIN, S.Pd.     Divisi Teknis

e. M. LUTFI SARIFUDDIN, S.Ag  Divisi Umum, Keuangan dan Logistik

 

D. Nama Sekretaris Komisi Pemilihan UmumKabupaten Lombok Timur

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur perwakilan Sekretariat baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota memiliki tugas utama memberikan bantuan kepada KPU di berbagai tingkatan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu, Perwakilan  KPU Kabupaten Lombok Timur pertama kali dipimpin oleh;

1. Drs. H. Muchtasar Idris    Periode 2003-2004

2. Drs. H. Syarif Waliyulloh, M.AP  Periode 2004-2007

3. Drs. H. Imron Fauzi H, MBA.,MM  Periode 2008-2009

4. L. Puguh Mulawarman, S.STP   Periode 2009-2010

5. Hambali, SH    Periode 2010-2013

6. Haerul Rizal, S. STP.,M.AP   Periode 2014-2015

7. Nurhadi Muis, SH    Periode 2015-2016

8. Lalu Adyar Rosihi Aswandi, S.Sos  Periode 2017 sampai sekarang.

 

E. Nama Aparatur Sipil Negara (ASN) Sekretariat Kpu Kabupaten Lombok Timur

1. LALU ADYAR ROSIHI ASWANDI Sekretaris KPU Kab. LombokTimur

2. HOLIS ISKANDAR    Kasubbag Hukum

3. HADI FIRMANSYAH, S.IP  Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik

4. LALU M. ALWIN AHADI, S. Kom  Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas

5. ZAKARIA YASIN, SH Penyusun Bahan Informasi Peraturan Perundang-undangan

6. ISLAHUN NAILI, S. Kom   Penyusun Program dan Anggaran

7. RONI ARDI IRMAWAN, S.AP  Penyusun Laporan Keuangan

8. JUNAIDIN, A. Md    Pendokumentasi Kehumasan

9. IHWAN RAHMADI, A. Md     Pengadministrasi Perlengkapan

10. BAIQ ROSE WERI SAPRINI, A. Md  Penguji Tagihan dan Penyusun SPM

11. MUSIFUDIN     Verifikator Keuangan

12. MASWAN     Satpam/Koordinator Pengamanan

13. SAFRULLAH     Pemroses Mutasi Pegawai

14. SATRIAWAN     Protokol

15. WAWAN SAPANDY    Notulensi

16. JAMALUDIN    Petugas Gudang

17. ISWAHYUDI TIMOR RIANTO, S.AP  Satuan Pengamanan

18. ZULYADI       Satuan Pengamanan

19. DEDI BIMARIANTO, S.AP      Sopir

20. HUDZAIFI, S.KOM      Sopir

21. HIDAYATI, S.Ag       Pramubakti

22. RINA ISYATIN, SP       Pramubakti

23. HENDRYANI      Pramubakti

24. ABDUL AZIZ       Pramubakti

25. HARY SUPRIADI, SP      Penyusun Bahan Informasi

26. YANUAR ATMADILAGA, A.Md    Penyusun Bahan Informasi

PENGUMUMAN REKRUTMEN

ANGGOTA PPK & PPK KPU

1. Pengumuman Pendaftaran

Tanggal 8 hingga 12 Oktober 2017 (PPK).

Tanggal 19 hingga 25 Oktober 2017 (PPS)

 

2. Penerimaan Pendaftaran

Tanggal 12 hingga 14 Oktober (PPK).

Tanggal 26 Hingga 28 Oktober 2017 (PPS)

 

3. Penelitian Administrasi

 Tanggal 12 hingga 14 Oktober (PPK)

Tanggal 26 Hingga 28 Oktober 2017 (PPS)

 

4. Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi

Tanggal 15 hingga 16 Oktober (PPK)

Tanggal 1-2 Nopember 2017 (PPS)

 

5. Tes Tertulis

Tanggal 17 Oktober (PPK)

Tanggal 1  Nopember (PPS)

 

6. Pengumumamn Tes Tertulis

18-19 Oktober (PPK).

5  Nopember (PPS)

 

7. Tes Wanancara

23-25 Oktober (PPK).

5 hingga 9 Nopember (PPS)

 

8. Pengumumamn Tes Wanancara

26-28 Oktober (PPK)

11 Nopember (PPS).

PESONA LOMBOK TIMUR

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Jl MT Haryono 07 Selong, Tlp 0376 21600-21900

Fax 0376 23036, email: sek.kpukotim@gmail.com