Media Sosial

H A R I

Menuju PEMILU

2019

AGENDA KPU

10 Agustus 2018

Menerima Kunjungan KPU Jeneponto

PENGUMUMAN

Selengkapnya

RPP "SEGARE ANAQ"

  • Poster
  • Infografis
  • e-Dokumen
  • Perpustakaan
  • Miniatur 3 Dimensi
  • Audio Visual

PUSAT DATA / INFORMASI

- Jaringan Dokumentasi & Informasi Hukum

- Informasi Penyelenggara Pemilu

- Informasi Logistik Pemilu

- Penghitungan Suara

- Penggantian Antar Waktu

- Sisitem Informasi Pemilih

- Sistem Partai Politik

PENETAPAN DPT PILPRES 2014 DAN SUARA SAH PILEG TAHUN 2014 SEBAGAI DASAR PENENTUAN PERSYARATAN PENCALONAN

Tim Humas

Selong,kpu-lomboktimurkab.go.id- - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Timur menggelar rapat pleno terbuka penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) Tahun 2014, Jumat (08/09/2017). Acara yang berlangsung di Ruang Ketua KPU Kabupaten Lombok Timur, dipimpin Ketua KPU Kabupaten Lombok Timur Muh.Saleh,S.IP,MH, Sekretaris, Kasubag dan di ikuti seluruh Komisioner KPU Kabupaten Lombok Timur.

Ketua KPU Muh. Saleh S.IP,MH mengatakan bahwa KPU selaku penyelenggara Pemilu yang bertekad menjaga integritas dan tanggungjawab, telah melaksanakan berbagai hal dalam tahapan Pilpres 2014 sebagaimana ketentuan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Tugas dan tanggungjawab KPU dalam penyediaan data pemilih adalah keseluruhan proses dari melakukan pemutakhiran, pengumuman, perbaikan DPS, hingga penetapanDPT.
Sesuai UU Nomor 42 tahun 2018 pasal 29 ayat 1, KPU menggunakan DPT Pemilu Legislatif 9 April 2014 lalu sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk Pilpres 2014. Hal itu harus disinkornisasi dengan data dari Kementrian Dalam Negeri, yang berisi tambahan jumlah penduduk yang berusia 17 tahun.
Selain itu, imbuh Saleh, DPS tersebut juga harus disinkronisasi dengan Daftar Pemilih Khusus (DPK) dan Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb). Hasil sinkronisasi ini kemudian dijadikan sebagai bahan pencocokan dan penelitian di lapangan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS). Hasil dari pencocokan dan penelitian yang dilaksananan selama 14 hari itulah yang dijadikan sebagai Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP).
“KPU, sebagai penyelenggara Pemilu, tidak dapat bekerja sendiri. Kerjasama dan masukan dari peserta Pemilu, Panwaslu, masyarakat dan sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat, menjadi komponen penting untuk melengkapi kesuksesan proses penyempurnaan DPS, DPT, dan proses pembangunan demokrasi di Tanah Air secara umumnya,” ungkap Ketua KPU.

Masyarakat yang ingin mendaftarkan diri sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur  2018 maka harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dijelaskan Devisi Teknis KPU Lombok Timur ZINNURAIN,S.Pd. ketentuan tentang pencalonan itu merujuk pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.“Selain itu juga diatur dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota,” terangnya, ZINNURAIN

KPU Lombok Timur

Alamat: Jl MT Haryono No7 Selong, 83612

Telp: (0376)

Fax: (0376)

@2018 KPU Lotim. Hak cipta dilindungi undang-undang