• Hasil Pemilu

  • Agenda KPU

    • 6 September 2017, Sosialisasi Pemilih Pemula
    • 7 September 2017, FGD Periode II
    • 9 September 2017,
  • Publikasi

    INFOGRAFIS

    POSTER

    BULLETIN

JDIH

JARINGAN DOKUMENTASI & INFORMASI HUKUM

INFORMASI PENYELENGGARA PEMILU

INFORMASI LOGISTIK PEMILU

PENGHITUNGAN SUARA

PENGGANTIAN ANTAR WAKTU

SISTEM INFORMASI PEMILIH

SIPOL

RPP LOMBOK TIMUR

Submitting Form...

The server encountered an error.

komentar@kpu-lomboktimurkab.go.id

PERAN MASJID, TUAN GURU, DALAM PARTISIPASI PEMILIH

Artikel | 30 September 2017 | Humas


Negara Republik Indonesia yang terbagi atas daerah besar dan kecil ( Nusantara) , diapit oleh dua benua dan dua samudra dan terdiri dari 17 ribu pulau serta 13 ribu suku bangsa, 5 agama dan 1 kepercayaan dengan berbagai macam dialeg kebahasaan, mengambarkan betapa besar dan kompleksnya masyarakat Indonesia. Keberagaman dan kekompleksitasan itu dibaca sebagai kekayaan dan dan khasanah Indonesia sebagai sebuah Negara, dan menjadi ciri khasnya.

Sebagai sebuah Negara dalam mengelola politik dan pemerintahannya telah terjadi dinamika yang cukup panjang sejak sebelum kemerdekaan sampai dengan masa reformasi saat sekarang ini, sejak zaman kerajaan sampai dengan zaman demokrasi konstitusional saat ini. Demokrasi konstitusi merupakan antitesa dari freedom dimana demokrai dimaknai sebagai suatau tindakan masyarakat yang berlebihan dan sebebas-bebasnya sehingga menghasilkan suatau tatanana masyarakat Barbar. Dimana demokrasai konstitusi menvisikan suatau msayarakat yang mana semua hak dan kewajibannya diatur sedemikian rupa sehingga tidak bertentangan dengan nilai-nilai, norma-norma, yang berlaku di tengah-tengah masyarakat sebagai warga Negara yang berdampingan antar warga maupun dengan warga Negara lainnya.  Disamping itu bukan hanya bagiaman hubungan Warga negaranya namun juga bagai menjalankan Negara dan pemerintahan, hubungan antara lembaga pemerintahan bahkan bagaimana hubungan simbiosis mutualisme lembaga pemerintah dengan rakyatnya.

Sebagai Negara republic yang menganut demokrasi konstitusi Indonesia kemudian mengiplementasikan dalam segala ruang tindakan Negara dan rakyatnya. Salah satu bentuk implementasinya adalah dengan di selenggaraknnya pemilihan umum. Pemilihan umum yang di kenal diindonesia adalah dulunya untuk memilih presiden dan wakil presiden, kemudian berkambang nutuk memilih Dewan Perwakilan terbatas, mengapa terbatas pada sejak kemerdekaan dengan masa orde baru dewan perwakilan ada yang dipilih dan ada yang diangkat (perwakilan daerah dan golongan). Baru kemudian sejak reformasi seluruhnya dewan perakilan dipilih secara langsung system proporsional ( DPR, DPRD) maupun dengan melalui system distrik (DPD).

Dalam Negara demokrasi di Indonesia dikenal ada empat prinsip demokrasi adalah asas-asas Pemilu Demokratik (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, serta diselenggarakan secara periodik), asas-asas Pemilu Berintegritas (transparan, akuntabel, akurasi, dan jujur), berbagai hak yang menyangkut pemilu (electoral right principles), dan keadilan pemilu (electoral justice).

Pemilihan langsung ini kemudian berkembang tidak hanya untuk memilih Presiden dan wakil presiden serta legislative, namun juga berkembang sejak tahun 2004 dilakukan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung kecuali Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ( DKI) untuk Kota Adminsitasinya dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)  untuk Gubernur dan Wakil Gubernurnya.

Pengaturan Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah terjadi dinamika yang cukup tinggi akibat dari tingkat kepentingan elit partai politik. Dinamika itu terjadi sejak pemilu Kepala daerah pertama kali dilaksanakan dan diperkuat lagi oleh norma yang mengatakan bahwa hubungan antara pemerintah Propinsi dan pemerintah kabupaten tidak besifat hirarkis dimana bupati bukan bawahan Gubernur begitu juga sebaliknya, sehingga terjadi disharmonisasi hunungan antara gubernur dan bupati. Lain halnya pada masa orde baru dikenal sitilah daerah tingkat I ( DATI I) dan daerah tingkat II ( DATI II) yang mana kekeuasaan gubernur sebagai penguasa wilayah begitu tersasa, dimana pilar orde baru adalah kekuatan hegemonik partai golkar sampai sampai akar rumput ( grass root) dimana partai politik melakukan letsus dan recall, Dwi Fungsi ABRI dan POLRI, dan Birokrasi, kekuatan besar ini lah yang kemudian banyak orang mempersepsikan Orde Baru sebagai Pemerintahan Otoriter.

Dinamika kepentingan elit tadi kemudian mulai meredup dengan diperbolehkannya calon independen/perseorangan di Indonesia. Norma ini memiliki dua impikasi serius bagi partai yaitu pertama partai bukan satu-satunya wadah menyalurkan aspirasi memilih pemimpin di tingkat local; kedua jika partai tidak mampu melakukan manajemen sumber daya partainya pelan tapi pasti akan di tinggalkan oleh konstituenya terutama ditingkat local/ketidak percayaan terhadap partai menjadi titik balik. Elit partai politik di senayan rupanya tidak tinggal diam dengan ancaman diatas dengan melakukan revisi undang-undang pemilu Gubernur, Bupati dan Walikota untuk calon persorangan diperketat syarat berupa menambah jumlah porsentse dukungan, verifikasi administrasi dan factual diperketat hanya dengan KTP elektronik dan Surat keterangan. Walaupun demikian tidak kemudian menyurutkan masyarakat ikut mendaftar melalaui jalur pereorangan ini dibuktikan data bahwa pada pemilu serentak I Desember tahun 2015 bahwa calon perseorangan sebanyak 156 pasangan calon dari 810 pasangan calon atau sekitar 19,3% dari jumlah pasangan calon  yang mendaftar dan pemilu serentak II Februari tahun 2017 calaon perseorangan sebanyak 81 Pasangan dari 328 pasangan calon atau sekitar 32,8% dari jumlah pasangan calon yang mendaftar.

Pada tulisan ini saya menfokuskan untuk membahas bagaimana keberadaan Masjid, Tuan Guru dalam Pemilihan umum baik Pemilu Nasional maupun Lokal di Kabupaten Lombok Timur terutama peran dalam meningkatkan kualitas dan partisipasi pemilih. Pemilihan umum sebagaimana dijelaskan di atas membutuhkan peran serta warga Negaranya dalam mengimplmentasikan perinsip-perinsip demokrasi dalam pemilu antara lain bagaimana masyarakat ikut berdiskusi dan bergerak menuju tujuan yang sama menghasilkan pemimpin berkualitas dan berintegitas untuk mengurus kebutuhan masyarakatnya baik kebutuhan jasmani maupun rohaninya.

Pulau Lombok adalah salah satu pulau yang terkenal dengan sebutan seribu masjid, dengan komposisi penduduk muslim  sekitar 98% dari jumlah penduduk NTB. Pulau Lombok terbagi atas 4 kabupaten dan satu kota, dimana kabuapten Lombok Timur sebagai salah satu dari 10 Kabupaten NTB degan penduduk paling padat sebesar 1,281 juta jiwa yang tersebar di 20 kecamatan dan 254 Desa dan Kelurahan.

Masjid sebagai ikon Lombok dalam kacamata penyelenggara pemilihan umum merupakan sebuah potensi yang sangat besar untuk menopang tingkat partisiasi dalam pemilu maupun pemilukada, mengapa demikian disebabkan masjid memiliki magnet yang sangat kuat untuk meghadirkan jamaah dengan sukarela dan penuh keihklasan, ini artinya bahwa moment tersebut bisa dijadikan oleh penyelenggaran pemilu untuk memberikan informasi tentang pemilihan baik pentingnya memilih pemimpin, tahapan-tahapan pemilu maupun hari dan tanggal pemilu itu sendiri. Sebagaimana diketahui bahwa masjid bukan hanya berfungsi sebaga tempat melakukan ritual semata masjid juga bisa menjadi media untuk menyelesaikan masalah-masalah keummatan. Kegiatan-kegiatan praksis yang dilakukan adalah menyelipkan informasi melalui khotbah jumat, farum-forum pengajian dan bahkan mengumunkan tahapan pemilu melalaui masjid dan moshalla.

Kosa kata Tuan Guru adalah muncul di khasanah bahasa sasak yang mana memiliki pengertian yang sama dengan Kiyai, Ustat  di Jawa atau Sumatra. Penyebutan Tuan Guru ini sebagai pengakuan masyarakat akan keilmuannya dan ketaqwaannya. Bukti sebagai Tuan Guru adalah memiliki pondok pesantren dan jamaah  yang banyak. Sehingga   dalam stara social di pulau Lombok khususnya Lombok Timur Tuan Guru memiliki derajad tinggi dimata masyarakat, faktanya adalah respon akan berbeda ketika pejabat Negara menyampaikan informasi tentang pembangunan dibandingkan dengan Tuan Guru. Respon yang dimaksud adalah jamaah atau masyarakat akan menganggap hal yang biasa ketika pejabat Negara yang menyampaikan, sementara jika Tuan Guru yang menyampaikan dianggap hal luar biasa, tentu efeknya juga akan berbeda , inilah salah satu kekuatan magis dari Tuan Guru sebagai orang yang Alim, Tahu soal agama, Peringainya terpelihara dan lain-lain.

Fenomena ketaatan jamaah terhadap Tuan Guru menjadi satu potensi yang sangat besar untuk mendorong sinergitas pembangunan di pulau Lombok. Sinergitas dimaksud misalnya dalam rangka meningkatkan kulitas hidup masyarakat baik kualitas jasmaninya mauapun rohaninya. Kualitas Rohani akan mendorong kualitas jasmani menjadi lebih baik demikian pula sebaliknya. Contoh paling sederhana untuk menjelaskan fenomena dalah pemahaman demokrasi dimana dmokrasi terkait erat dengan pemilihan, partiispasi dan pemimpin. Hasil suvei KPU Lombok Timur Tahun 2015 bahwa Referensi Pemilih paling banyak berasalh dari Tokoh Agama yang notebenenya adalah Tuang Guru itu sendiri. Pertayaan adalah apakah penyelenggara, Pemerintah, Partai politik, LSM tidak menyampaikan, tuntu bisa dipastikan mereka pasti menyampaikan, namun  tingkat efektifitasnya rendah. Melihat kecendrungan pemilih mendapatkan referensi  tentang informasi baik pemilu maupun lainnya, saya melihat bahwa Tuan Guru merupakan factor yang menentukan bagiamana kualitas dan kuantitas partisipasi pemilih di kabupaten Lombok Timur. Untuk itu melalui kegiatan-kegiatan sosialiassi KPU Kabupaten Lombok Timur selalu menggandeng Para Tokoh Agama ( Tuan Guru).

Membaca fakta di atas  bahwa factor Keberadaan Masjid, Tokoh Agama ( Tuan Guru) menjadi salah satu factor penentu keberhasilan pemilu dan pemilukada di Kabupaten Lomvbk Timur, sehingga ke depan perlu meningkatkan kualitas kerjasama dengan pengurus masjid, Pondok Pesantren dan Tuan Guru.(**)

( Humas )

BACA YANG LAIN

ARTIKEL

PENGUMUMAN REKRUTMEN

ANGGOTA PPK & PPK KPU

1. Pengumuman Pendaftaran

Tanggal 8 hingga 12 Oktober 2017 (PPK).

Tanggal 19 hingga 25 Oktober 2017 (PPS)

 

2. Penerimaan Pendaftaran

Tanggal 12 hingga 14 Oktober (PPK).

Tanggal 26 Hingga 28 Oktober 2017 (PPS)

 

3. Penelitian Administrasi

 Tanggal 12 hingga 14 Oktober (PPK)

Tanggal 26 Hingga 28 Oktober 2017 (PPS)

 

4. Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi

Tanggal 15 hingga 16 Oktober (PPK)

Tanggal 1-2 Nopember 2017 (PPS)

 

5. Tes Tertulis

Tanggal 17 Oktober (PPK)

Tanggal 1  Nopember (PPS)

 

6. Pengumumamn Tes Tertulis

18-19 Oktober (PPK).

5  Nopember (PPS)

 

7. Tes Wanancara

23-25 Oktober (PPK).

5 hingga 9 Nopember (PPS)

 

8. Pengumumamn Tes Wanancara

26-28 Oktober (PPK)

11 Nopember (PPS).

PESONA LOMBOK TIMUR

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Jl MT Haryono 07 Selong, Tlp 0376 21600-21900

Fax 0376 23036, email: sek.kpukotim@gmail.com