Media Sosial

H A R I

Menuju PEMILU

2019

AGENDA KPU

10 Agustus 2018

Menerima Kunjungan KPU Jeneponto

PENGUMUMAN

Selengkapnya

RPP "SEGARE ANAQ"

  • Poster
  • Infografis
  • e-Dokumen
  • Perpustakaan
  • Miniatur 3 Dimensi
  • Audio Visual

PUSAT DATA / INFORMASI

- Jaringan Dokumentasi & Informasi Hukum

- Informasi Penyelenggara Pemilu

- Informasi Logistik Pemilu

- Penghitungan Suara

- Penggantian Antar Waktu

- Sisitem Informasi Pemilih

- Sistem Partai Politik

Perlawanan Terhadap Politik Uang Bagian Dari Jihad

Humas

Salah satu aspek yang menjadi harapan publik dengan dilaksanakannya pilkada serentak adalah hasil pilkada yang berkualitas sehingga nanti berdampak pada peningkatan good governance. Dengan demikian pilkada serentak tidak sekadar menjadi seremonial belaka, tetapi benar-benar mampu mencetak pemimpin-pemimpin daerah yang berintegritas dan mau memperjuangkan kepentingan rakyat.

Terjadinya gejala transaksional antara calon kepala daerah dan pemilih menjadi cerminan bahwa masyarakat Indonesia masih belajar untuk berdemokrasi. Akan tetapi, dengan semakin diterimanya politik uang, tantangan untuk mewujudkan demokrasi yang ideal di indonesia menjadi semakin rumit. Kesadaran bahwa kompetensi, visi-misi dan karya saja bukanlah jaminan memadai untuk memenangkan pilkada karena kuatnya pragmatisme massa pemilih terhadap politik uang, membuat semua calon menjadi terbuka untuk melakukan berbagai praktik kotor ini yang dilakukan secara terbuka maupun tersamar demi mendulang banyak suara dalam pilkada.

Politik uang telah menjadi penyebab utama membengkaknya biaya kampanye yang harus ditanggung oleh para calon. Pembengkakan tersebut kemudian memperbesar risiko penyalahgunaan kekuasaan jika calon tersebut terpilih untuk memperoleh kembali biaya kampanye yang telah dikeluarkan. Penyalahgunaan kekuasaan, ketika hal itu terjadi, kemudian menjadi anti-klimaks maupun ironi dari harapan besar masyarakat untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih hal ini karena kegagalan mewujudkan harapan tersebut tidak lepas dari sikap pragmatis dan permisif mereka sendiri terhadap politik uang. Mereka rela menukar suara dengan sejumlah uang yang tentu nominalnya tidak seberapa.

Praktik uang ini harus diberantas karena jika tidak, maka pada akhirnya demokrasi kita semakin rusak, menurun kualitasnya, demokrasi tanpa karakter dan bahkan terancam kehilangan arah. Kerusakan dan penurunan kualitas demokrasi baik tingkat lokal maupun nasional sudah kian menggurita di kalangan masyarakat kita. Perlu langkah serius agar praktik kotor ini bisa diminimalisir.

Untuk melawan praktik politik uang, diperlukan para politikus sejati yang benar-benar memahami bahwa pengertian politik adalah seni menata negara dan tujuannya adalah menciptakan kebaikan bersama agar rakyat lebih sejahtera dan makmur. Politik memerlukan orang-orang  baik dan memiliki kompetensi. Sebab, kebaikan dalam politik perlu diperjuagkan sampai ia tertransformasi ke dalam kebijakan-kebijakan politik negara. Nilai hanya akan menjadi hidup apabila ia telah teraplikasikan ke dalam praktik kehidupan keseharian.

Perlawanan terhadap politik uang adalah bagian dari jihad dan pendidikan politik bagi masyarakat untuk membangun kesadaran pemilih menjadi rasional. Dengan begitu pula, para politisi atau calon kepala daerah tidak mengeluarkan biaya besar untuk mendapatkan simpati dan suara rakyat, sehingga setelah terpilih tidak perlu melacurkan dan merendahkan diri dengan perilaku-perilaku koruptif untuk mengembalikan modal kampanye yang selama ini sudah dikeluarkan.

 Harus diingat bahwa pilkada hanyalah sebuah proses yang tidak berdiri sendiri. Baik atau buruknya proses berkaitan langsung dengan subjek yang terlibat langsung dalam proses tersebut. Keberhasilan pelaksanaan pilkada, baik dalam pengertian ‘prosedural’ apalagi ‘substansial’, terkait dengan tiga faktor: (a) pemilih yang memiliki hak pilih, (b) penyelenggara, yaitu KPUD, panwas, pemantau, dan pemerintah, (c) lembaga stakeholders lainnya.

Berangkat dari realitas di lapangan, pembangunan moral dan etika politik merupakan tantangan besar bangsa Indonesia. Betapa tidak, kondisi seperti ini pada dasarnya disebabkan oleh kemerosotan moral dan etika. Korupsi, kolusi, dan “politik uang” terjadi di semua lapisan masyarakat. Sudah jelas bahwa politik uang dalam arena demokrasi akan merusak demokrasi itu sendiri.

Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi ini dapat menimbulkan sengketa baik antara pasangan calon dengan pasanmgan calon lainnya, maupun antara pasangan calon dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) sebagai penyelenggara Pilkada. Kondisi ini tentu tidak kita inginkan dan perlu mendapat perhatian dari berbagai pihak untuk menekan sebisa mungkin agar sengketa penyelenggaraan Pilkada tidak terjadi.

Jadi, pilkada serentak harus didukung tekad kuat semua pihak, baik partai politik, KPU, Bawaslu, pemerintah, pemda, aparat penegak hukum maupun kalangan civil society. Mereka harus berusaha keras mewujudkan pemerintahan daerah yang baik. Nilai-nilai demokrasi, seperti saling menghormati, saling mempercayai, saling mendengarkan, dan toleransi menjadi tolok ukur penting sukses pilkada. Penegakan hukum adalah keniscayaan.

Pelaksanaan pilkada yang fair dan bersih akan memperkukuh legitimasi terhadap sistem demokrasi itu sendiri. Dan itu merupakan syarat utama untuk mewujudkan pemerintahan yang stabil dan dinamis karena mendapat dukungan dari rakyat. Bukan sebaliknya, mencederai demokrasi dengan mudahnya menerima suap berupa politik uang. Kalau ini yang terjadi, mimpi untuk mewujudkan pilkada yang berkualitas hanya menjadi angan-angan saja. Merayakan pesta demokrasi harus dimaknai dengan hati nurani dan akal sehat. (**)

KPU Lombok Timur

Alamat: Jl MT Haryono No7 Selong, 83612

Telp: (0376)

Fax: (0376)

@2018 KPU Lotim. Hak cipta dilindungi undang-undang