Media Sosial

H A R I

Menuju PEMILU

2019

AGENDA KPU

10 Agustus 2018

Menerima Kunjungan KPU Jeneponto

PENGUMUMAN

Selengkapnya

RPP "SEGARE ANAQ"

  • Poster
  • Infografis
  • e-Dokumen
  • Perpustakaan
  • Miniatur 3 Dimensi
  • Audio Visual

PUSAT DATA / INFORMASI

- Jaringan Dokumentasi & Informasi Hukum

- Informasi Penyelenggara Pemilu

- Informasi Logistik Pemilu

- Penghitungan Suara

- Penggantian Antar Waktu

- Sisitem Informasi Pemilih

- Sistem Partai Politik

Panduan Pengisian Aplikasi SILON dan Syarat Menjadi Calon Anggota DPR/DPD/DPRD Pemilu 2019

Humas

Ketua KPU Lombok Timur, Muh. Saleh menyampaikan panduan pengisian SILON dan beberapa syarat menjadi calon anggota DPR, DPD, dan DPRD Pemilu 2019 pada rapat koordinasi aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON) pada partai politik peserta pemilu 2019, Kamis (14/6/2018) di aula KPU Lombok Timur yang dihadiri oleh Ketua KPU, Komisioner, 2 orang operator SILON dari masing-masing partai politik peserta Pemilu 2019.
 

Berkaitan dengan pengisian SILON partai politik memasukkan data pengajuan bakal calon dan data bakal calon ke dalam SILON  kemudian mengunggah dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan dokumen syarat bakal calon ke dalam SILON.  Sebelum pengajuan, calon wajib memasukan data calon ke dalam SILON yang bisa dilakukan 30 hari sebelum pendaftaran.  Masa kerja untuk waktu pendaftaran adalah pukul 08.00-16.00 WITA kecuali hari terakhir dari pukul 08.00 – 24.00 WITA. 
 

Adapun formulir yang akan digunakan oleh partai politik dan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Model B (Surat Pencalonan), Model B.1 (Daftar Bakal Calon per Dapil), Model B.2 (Surat Pernyataan Seleksi Secara Demokratis), Model BB.1 (Surat Pernyataan Bakal Calon), Model BB.2 (Informasi Bakal Calon), Model B Perbaikan (Surat Pencalonan), Model B.1 Perbaikan (Daftar Bakal Calon per Dapil).
 

Formulir yang akan digunakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota adalah Model TT.Pd dan lampirannya, Model BA.Pengembalian, Model BA.HP dan lampirannya, Model TT.Pb dan lampirannya, Model BA.HP Perbaikan dan lampirannya, Model DCS, Model DCT.
 

Dalam hal penghitungan keterwakilan 30% (tiga puluh persen) jumlah bakal calon perempuan di setiap Dapil menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas. Jumlah Calon 1-3 sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan 1 calon, jumlah Calon 4-6 Sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan 2 calon, jumlah Calon 7-10 Sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan 3 calon, Jumlah Calon 11-12 Sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan 4 calon.
 

Selanjutnya dijelaskan mengenai syarat pencalonan antara lain bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia.  Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.  Bersedia untuk bekerja penuh waktu apabila terpilih menjadi anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.  Hanya dicalonkan oleh 1 (satu) Partai Politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan di 1 (satu) Dapil.
 

Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT) atau melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
 

Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara.  Telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih terhitung sejak penetapan DCT.  Dokumen pembuktiannya Fotokopi KTP  Elektronik.
 

Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat, dokumen pembuktianyna Fotokopi Ijazah/STTB Sekolah Menengah Atas atau sederajat, surat keterangan berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB, syahadah, atau sertifikat yang dilegalisasi oleh intansi yang berwenang.
 

Sehat jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif  dokumen pembuktiannya surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah serta bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif.
 

Bertempat tinggal di wilayah NKRI  dokumen pembuktiaanya Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Warga Negara Indonesia. Dalam hal bakal calon bertempat tinggal di luar negeri, wajib menyampaikan paspor dan surat keterangan dari Kantor Perwakilan Republik Indonesia di negara setempat.
 

Syarat calon yang harus mengundurkan diri jika mencalonkan diri sebagai anggota Legislatif adalah  Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian, Kepala Desa dan Perangkat Desa, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas, dan/atau Karyawan pada BUMN/BUMD, atau Badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara. (Humas KPU Lotim)

               

KPU Lombok Timur

Alamat: Jl MT Haryono No7 Selong, 83612

Telp: (0376)

Fax: (0376)

@2018 KPU Lotim. Hak cipta dilindungi undang-undang