Media Sosial

H A R I

Menuju PEMILU

2019

AGENDA KPU

10 Agustus 2018

Menerima Kunjungan KPU Jeneponto

PENGUMUMAN

Selengkapnya

RPP "SEGARE ANAQ"

  • Poster
  • Infografis
  • e-Dokumen
  • Perpustakaan
  • Miniatur 3 Dimensi
  • Audio Visual

PUSAT DATA / INFORMASI

- Jaringan Dokumentasi & Informasi Hukum

- Informasi Penyelenggara Pemilu

- Informasi Logistik Pemilu

- Penghitungan Suara

- Penggantian Antar Waktu

- Sisitem Informasi Pemilih

- Sistem Partai Politik

Pembekalan Antikorupsi Dan Deklarasi LHKPN Calon Bupati Dan Wakil Bupati Lombok Timur

Humas

Empat pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur yang maju dalam Pilkada 2018 telah menyerahkan hasil kekayaan pribadi (LHKPN) ke KPK, Kamis (03/05/2018). Dari laporan tersebut diketahui kekayaan pasangan nomor urut 1: Drs. H. Haerul Warisin, M.Si (Rp. 23.766.477.919) dan H.Machsun R, S.Sos, MBA (Rp. 50.728.898.873). Sedangkan pasangan nomor urut 2: Ali Masadi, SH.M.Kn (Rp. 8.886.225.287) dan Putrawan Habibi SP., MP (Rp. 44.164.103). Dilanjutkan dengan pasangan nomor urut 3: Drs. H. M. Sukiman Azmy, MM (Rp. 6.036.273.693) dan H. Rumaksi SJ., SH (Rp. 11.031.000.000). Terakhir pasangan nomor urut 4: HM. Syamsul Luthfi, SE. M.Si (Rp. 3.780.401.422) dan H. Najamuddin Moestafa (Rp. 2.319.322.545).

 

Laporan kekayaan tersebut disampaikan pada acara pembekalan mengenai pencegahan dan pemberantasan korupsi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati yang berlangsung di Hotel Santika Mataram. Acara diawali dengan sambutan dari Mendagri yang diwakili oleh Inspektorat Jenderal, Sri Wahyuningsih, SH., M.Hum. Dalam Sambutannya  Sri Wahyuningsih, SH., M.Hum memberikan apresiasi menyambut baiknya upaya dan prakarsa dari KPUD Provinsi yang menyelenggarakan pembekalan kepada Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati. Turut hadir dalam acara tersebut pasangan calon kepala daerah se-NTB, Komisioner KPU Lombok Timur, KPK, perwakilan Mendagri, Kejaksaan dan Polda NTB.

 

Dalam kesempatan yang sama Sri Wahyuningsih, SH., M.Hum menambahkan bahwa begitu banyak kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka baik karena penyalahgunaan wewenang maupun karena suap dan gratifikasi. “Pada tahun 2018 ada 171 daerah yang akan melaksanakan Pilkada baik untuk provinsi dan kabupaten/kota, untuk itu saya berpesan agar menciptakan kondisi yang aman, dan kondisi yang aman tersebut sangat tergantung pada penyelenggara yang berintegritas, NTB termasuk wilayah yang masuk kategori tingkat kerawanan rendah untuk itu perlu tetap dijaga bahkan ditingkatkan,” himbaunya.

 

“Korupsi biasanya dimulai dari pegawai kecil di tingkat kecamatan di sektor pelayanan sedangkan yang besar biasanya terjadi pada saat pengadaan barang dan jasa. Maka untuk mengurangi peluang korupsi pemerintah tetap mencari jalan terbaik, untuk itu sekarang ini pemerintah telah meluncurkan aplikasi E. Planning, E. Budgeting dan yang lainnya,” ungkapnya.

 

Terakhir, Sri Wahyuningsih, SH., M.Hum menghimbau agar dalam menyusun dokumen perencanaan harus bersih dari kepentingan individu dan harus berdasarkan kebutuhan bukan berdasarkan kepentingan. Adapun beberapa poin penting yang perlu mendapatkan perhatian antara lain: a. masih rendahnya tingkat ketepatan waktu menyampaikan laporan; b. dalam pelaksanaan kegiatan masih ditemukan adanya biaya tukang lebih tinggi dari biaya konstruksi; c. proporsi biaya modal masih sangat kecil, padahal untuk penambahan aset daerah; d. biaya perjalanan dinas dan bansos justru bertambah dan sering disalahgunakan; e. komitmen kepala daerah sangat dibutuhkan untuk tata kelola pemerintahan yang amanah; f. bagi penyelenggara pahami kata integritas dengan baik dan benar karena kalau itu dilakukan maka ada jaminan Pilkada berjalan aman.

 

Koordinator Pencegahan KPK, Wawan Wardiana dalam kesempatan tersebut mengatakan  bahwa program pembekalan ini merupakan salah satu upaya pencegahan dan hal seperti ini menurutnya akan dilakukan secara terus menerus. Wawan Wardiana menjelaskan beberapa program pendampingan yang sudah dilakukan dan berhasil dengan baik. “Sebelumnya hanya ada 6 Provinsi yang didampingi tapi justru banyak Provinsi yang meminta untuk didampingi termasuk Jawa Tengah, Jawa Barat, Bengkulu dan lainnya, mereka justru merasa nyaman didampingi KPK karena KPK bisa menjadi penengah,” ungkapnya.

 

Disampaikannya juga bahwa disamping pencegahan, KPK juga tetap melaksanakan penindakan. “Contohnya, ada daerah yang telah dilakukan pembinaan namun tidak lama kemudian ditemukan pelanggaran oleh KPK sehingga kasusnya ditindaklanjuti oleh KPK,” ungkapnya. Hal ini bisa terjadi karena komitmen dari kepala daerah yang rendah. Tentu saja hal ini akan merugikan negara.  

 

Untuk itu diperlukan komitmen yang sangat tinggi bagi pemerintah daerah sehingga tidak hanya menonjolkan seremonial belaka. Di lapangan sering kali ditemukan, ada program tapi tidak dilaksanakan karena tidak dianggarkan. Di sisi lain tidak ada program tapi dilaksanakan karena dianggarkan, semestinya ada program lalu dianggarkan dan kemudian dilaksanakan.

 

Mengenai gratifikasi, Wawan Wardiana menyampaikan bahwa suap dan gratifikasi itu berbeda, kalau suap ada seseorang memberi sesuatu tapi ada perjanjian akan mendapatkan imbalan, dan suap ini jauh lebih mudah untuk dilacak karena ada bukti. Sedangkan gratifikasi tidak nampak dan sulit untuk dilacak bahkan gratifikasi ini terkesan ikhlas dan bisa terjadi kapan saja sehingga bisa disimpulkan sesungguhnya semua pemberian kepada atasan apalagi kepala daerah adalah gratifikasi.

 

Terakhir, Wawan Wardiana berpesan kepada Gubernur atau Bupati terpilih untuk  memanfaatkan dengan baik inspektur yang ada di daerah karena inspektorat sesuai tugasnya justru bisa sebagai pengawas kepala daerah, tapi yang selama ini terjadi malah inspektorat belum difungsikan dengan baik.

 

Pada sesi berikutnya dari kejaksaan tinggi DR. Muhammad Dofir, SH, MH menyampaikan materi tentang diskresi kebijakan dalam prospektif tindak pidana korupsi. Pada kesempatan itu Muh. Dofir memaparkan tentang diskresi sekaligus memaparkan azas dan syarat-syarat yang harus dipenuhi baru bisa memakai diskresi. Disamping itu, Muh. Dopir juga memaparkan proses tindak lanjut dari laporan lalu dilakukan klarifikasi, penyidikan, penindakan dan penahanan. “Paling tidak jika hasil penyidikan menemukan minimal dua alat bukti maka sudah bisa dijadikan sebagai tersangka dan bisa dilakukan penahanan,” katanya.

 

Diskresi itu sendiri menurutnya adalah pengambilan kebijakan oleh kepala daerah untuk melakukan sesuatu karena sangat penting, dan apabila kebijakan itu tidak diambil justru bisa terjadi masalah yang lebih besar dan berakibat fatal. Diskresi itu sendiri tidak bisa dipidana sepanjang memenuhi azas dan syarat-syarat yang harus dipenuhi, kecuali didalamnya ada unsur kepentingan individu. Ada beberapa azas diskresi yaitu tindakan yang dilakukan harus dapat dipertanggung jawabkan, azas legalitas, azas manfaat, ketidakberpihakan, kepentingan masyarakat dan lain lain.

 

Acara selanjutnya dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan diakhiri dengan deklarasi harta kekayaan masing-masing pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota serta calon Bupati dan Wakil Bupati. (Humas KPU)

KPU Lombok Timur

Alamat: Jl MT Haryono No7 Selong, 83612

Telp: (0376)

Fax: (0376)

@2018 KPU Lotim. Hak cipta dilindungi undang-undang