Media Sosial

H A R I

Menuju PEMILU

2019

AGENDA KPU

10 Agustus 2018

Menerima Kunjungan KPU Jeneponto

PENGUMUMAN

Selengkapnya

RPP "SEGARE ANAQ"

  • Poster
  • Infografis
  • e-Dokumen
  • Perpustakaan
  • Miniatur 3 Dimensi
  • Audio Visual

PUSAT DATA / INFORMASI

- Jaringan Dokumentasi & Informasi Hukum

- Informasi Penyelenggara Pemilu

- Informasi Logistik Pemilu

- Penghitungan Suara

- Penggantian Antar Waktu

- Sisitem Informasi Pemilih

- Sistem Partai Politik

Sosialisasi Di Kecamatan Masbagik : Masyarakat Dihimbau Menghadiri Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah

Humas

Tahapan Pilkada sudah memasuki pertengahan masa kampanye, masyarakat diminta untuk menyempatkan diri menghadiri kampanye agar megetahui visi dan misi dari setiap pasangan  calon, karena pemilih yang cerdas adalah pemilih yang memilih pasangan calon kepala derah berdasarkan visi dan misinya. Selain itu ada hal-hal tertentu yang harus dihindari pada saat kampanye, diantaranya menghindari politik uang, ujaran kebencian dan kampanye bernuansa sara. Hal ini disampaikan pada sosialisasi di Kecamatan Sukamulia dengan narasumber Kadiv SDM dan PARMAS, H. Musa Al Hady dan Kepala Divisi Logistik, M. Lutfi Sarifuddin pada Kamis (29/3/2018).

Pada sosialisasi ini, masyarakat meminta penyelenggara Pilkada dalam hal ini KPU dan PANWAS, untuk bertindak netral dan KPU mampu menjamin bahwa KPU bersifat netral. Pada kesempatan yang sama narasumber berbicara tentang tahapan, proses pendataan dari Data Pemilih (DP) menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan selanjutnya menuju penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Terakhir, Kadiv SDM dan PARMAS menyampaikan bahwa KPU Lombok Timur akan banyak melakukan sosialisasi kepada masyarakat, salah satunya dengan konsep sosialisasi berbasis marbot dan masjid. Melalui masjid-masjid tersebut, marbot akan mengumumkan pemilihan Bupati, Wakil Bupati, Gubernur dan Wakil Gubernur NTB 2018. (Humas KPU)

KPU Lombok Timur

Alamat: Jl MT Haryono No7 Selong, 83612

Telp: (0376)

Fax: (0376)

@2018 KPU Lotim. Hak cipta dilindungi undang-undang