• Hasil Pemilu

  • Agenda KPU

    • 6 September 2017, Sosialisasi Pemilih Pemula
    • 7 September 2017, FGD Periode II
    • 9 September 2017,
  • Publikasi

    INFOGRAFIS

    POSTER

    BULLETIN

JDIH

JARINGAN DOKUMENTASI & INFORMASI HUKUM

INFORMASI PENYELENGGARA PEMILU

INFORMASI LOGISTIK PEMILU

PENGHITUNGAN SUARA

PENGGANTIAN ANTAR WAKTU

SISTEM INFORMASI PEMILIH

SIPOL

RPP LOMBOK TIMUR

Submitting Form...

The server encountered an error.

komentar@kpu-lomboktimurkab.go.id

Penandatanganan Naskah Deklarasi Pemilukada Damai Kabupaten Lombok Timur

Berita | 29 Maret 2018 | Humas


Pilkada yang damai, kondusif dan terbebas dari pertikaian antar pendukung pasangan calon merupakan impian semua orang. Oleh karena itu, berbagai upaya telah dan akan dilakukan oleh penyelenggara pemilu yaitu KPU dan Panwas terutama bagi daerah-daerah yang sering terjadi konflik di tahun-tahun sebelumnya. Pada Kamis (29/3/2018) Ketua KPU Lombok Timur, Ketua Panwaskab, Timses keempat pasangan calon dan panitia setempat menandatangi naskah deklarasi pemilukada damai di gedung PKD Kecamatan Jerowaru dengan disaksikan oleh Kepala Bakesbangpoldagri, Timses pasangan calon SUKMA dan FIDDIN, PPK, tokoh masyarakat dan karang taruna.

 

Dipilihnya Jerowaru sebagai lokasi penandatanganan karena menurut Kepala Bakesbangpoldagri Lombok Timur, Haji Sudirman ada 8 kecamatan yang telah dikatgorikan sebagai wilayah rawan konflik di Kabupaten Lombok timur. 8 wilayah tersebut antara lain: Kecamatan Masbagik, Peringgabaya, Keruak, Jerowaru, Suralaga, Sakra, Sakra Timur dan Terara.

 

Dikategorikannya 8 kecamatan ini sebagai wilayah rawan konflik disebabkan karena wilayah tersebut merupakan asal calon, sebagai salah satu wilayah yang sebagaian besar masyarakatnya  memberi dukungan kepada calon tertentu atau sebagai basis masa calon, adanya ikatan emosional atau dukungan yang sifatnya kekeluargaan, adanya keterlibatan ormas, dan terakhir ada keterlibatan tokoh dengan calon di wilayah-wilayah tersebut.

 

Konflik di daerah Jerowaru juga terjadi karena daerah perairan di wilayah itu sering dijadikan jalur keluar-masuknya pelaku tindak kriminal dari luar pulau Lombok. Kendornya pengamanan di wilayah perairan tersebut terjadi sejak adanya kejadian konflik lahan investasi yang terjadi antara Pemerintah Daerah Lotim dengan pihak investor.

 

Oleh karena itu, menurut Ketua KPU Lombok Timur, sebagai penyelenggara yang profesional, KPU dan Panwas harus hadir di tengah-tengah masyarakat untuk menjaga kestabilan politik dan menjaga amanat dari reformasi yaitu demokrasi. Wujud dari demokrasi itu sendiri adalah pelaksanaan pemilu dan pilkada, adapun tiga komponen suksesnya pemilu adalah adalah peserta pemilu yang memahami ketentuan-ketentuan, penyelenggara yang bersikap netral dan pemilih yang cerdas.

 

Kepala Bakesbangpoldagri, Haji Sudirman menambahkan bahwa perlu dilakukan dua kunci pengawasan pemilu yaitu pengawasan atau pencegahan dan penindakan. “Upaya pencegahan tersebut berupa pencegahan konflik-konflik horizontal, melakukan beberapa upaya pencegahan pada segmen-segmen yang dilarang, pengawas pemilu melakukan pengawasan di 254 desa yang ada di Lombok Timur dan pencegahan itu perlu baik oleh penyelenggara maupun calon kepala daerah,” ungkapnya.

 

Ketua Panwaskab, Retno Sirnopati, dalam acara yang sama menyampaikan bahwa Pilkada ini berkelanjutan, “kita lihat bagaimana permasalahan orde baru dan bagaimana demokrasi menyempurnakan,” ungkapnya.

 

Adapun beberapa masalah dalam penyelenggaraan Pilkada menurut Timses Sukma antara lain, SDM yang masih rendah, pasangan calon yang tidak merima hasil keputusan, jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tidak akurat dan kekurangan logistik.

 

Lima hal yang diperlukan untuk menjaga sinergitas atau kondusifitas. Pertama, penyelenggara (KPU dan Panwas) bersikap netral dan independen, peserta paslon yang mematuhi aturan-aturan, masyarakat yang parsitipatif, pengawasan oleh media massa dan netralitas.

 

Untuk terciptanya masyarakat yang parsitipatif tentu masyarakat tersebuat harus terdaftar sebagai pemilih. Timses Fiddin memberikan masukan terkait hal ini, “pentingnya pembuatan KTP-el atau Suket harus disosialisasikan sampai ke tingkat bawah,” ungkapnya.

 

Terakhir, Muh. Saleh menyampaikan bahwa penyelenggaraan pemilu di Lombok Timur tidak pernah sedikit, partisipatif pemilih berada di atas 75-78 % ke atas walaupun memang ada daerah yang tidak stabil. (Humas KPU)

 

( Humas )

BACA YANG LAIN

ARTIKEL

PENGUMUMAN REKRUTMEN

ANGGOTA PPK & PPK KPU

1. Pengumuman Pendaftaran

Tanggal 8 hingga 12 Oktober 2017 (PPK).

Tanggal 19 hingga 25 Oktober 2017 (PPS)

 

2. Penerimaan Pendaftaran

Tanggal 12 hingga 14 Oktober (PPK).

Tanggal 26 Hingga 28 Oktober 2017 (PPS)

 

3. Penelitian Administrasi

 Tanggal 12 hingga 14 Oktober (PPK)

Tanggal 26 Hingga 28 Oktober 2017 (PPS)

 

4. Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi

Tanggal 15 hingga 16 Oktober (PPK)

Tanggal 1-2 Nopember 2017 (PPS)

 

5. Tes Tertulis

Tanggal 17 Oktober (PPK)

Tanggal 1  Nopember (PPS)

 

6. Pengumumamn Tes Tertulis

18-19 Oktober (PPK).

5  Nopember (PPS)

 

7. Tes Wanancara

23-25 Oktober (PPK).

5 hingga 9 Nopember (PPS)

 

8. Pengumumamn Tes Wanancara

26-28 Oktober (PPK)

11 Nopember (PPS).

PESONA LOMBOK TIMUR

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Jl MT Haryono 07 Selong, Tlp 0376 21600-21900

Fax 0376 23036, email: sek.kpukotim@gmail.com

Humas KPU Kab. Lotim
teknispud@gmail.com
. teknispud@gmail.com