• Hasil Pemilu

  • Agenda KPU

    • 6 September 2017, Sosialisasi Pemilih Pemula
    • 7 September 2017, FGD Periode II
    • 9 September 2017,
  • Publikasi

    INFOGRAFIS

    POSTER

    BULLETIN

JDIH

JARINGAN DOKUMENTASI & INFORMASI HUKUM

INFORMASI PENYELENGGARA PEMILU

INFORMASI LOGISTIK PEMILU

PENGHITUNGAN SUARA

PENGGANTIAN ANTAR WAKTU

SISTEM INFORMASI PEMILIH

SIPOL

RPP LOMBOK TIMUR

Submitting Form...

The server encountered an error.

komentar@kpu-lomboktimurkab.go.id

Data Pemilih Berdasarkan e-KTP dan Suket di Kecamatan Aikmel Lombok Timur

Berita | 21 Maret 2018 | Humas


Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati akan dilakukan serentak pada 27 Juni 2018. Namun mendekati pelaksanaan pemilihan, masih terdapat masyarakat yang belum memenuhi persyaratan untuk memilih, diantaranya belum mempunyai KTP Elektronik dan tidak memiliki KK (Kartu Keluarga). Bahkan sebanyak 14.000 warga Lombok Timur tidak memiliki kartu identitas (tidak memiliki NIK). Hal ini disampaikan oleh Ketua KPU, Muh. Saleh, pada sosialiasi yang diadakan di Kantor Desa Aikmel (21/3/2018).

 

Diharapkan pada pemilihan tahun ini partisipasi masyarakat akan meningkat, mengingat banyaknya surat suara tidak sah pada pemilu sebelumnya. Oleh karena itu pentingnya sosialisasi kepada masyarakat tentang cara pencoblosan yang benar yaitu dengan mencoblos di dalam kotak foto salah satu  pasangan calon.

 

Dalam kesempatan ini juga disampaikan oleh Ketua KPU bahwa demokrasi adalah karakter bangsa, demokrasi sangat bermanfaat bagi masyarakat, upaya membangun kesadaran & partisipasi masyarakat. Acara kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Pada sesi tanya jawab ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama oleh Lalu Garin, “apa solusi bagi siswa yang sudah bisa memilih tetapi tidak memiliki KTP elektronik,” paparnya. Pertanyaan ini dijawab oleh Ketua KPU, menurutnya syarat pemilih adalah masyarakat yang telah memiliki e-KTP atau surat keterangan (Suket). "Kalau tidak punya suket, maka nanti KPU akan mendata dan menyampaikannya ke Dukcapil,” ungkapnya.

 

Pertanyaan kedua dari Desa Kembang Kerang, Putra, pertanyaannya adalah mengenai jargon nyoblos adalah seni, penanya menganggap jargon tersebut kurang sesuai karena kegiatan mencoblos dianggap tidak ada kaitannya dengan seni, kemudian, “masalah uang transport yang diberikan pada saat kampanye, apakah itu diperbolehkan atau tidak,” ujarnya. Pertanyaan tersebut kembali dijawab oleh Ketua KPU, menurut Muh. Saleh, “proses pemilihan adalah seni karena diharapkan saat pemilihan nanti setiap TPS mendesain TPS agak menarik perhatian masyarakat bahkan KPU sudah menganggarkan dana sebesar Rp 750.000 per TPS & untuk masalah uang transport saat kampanye itu diperbolehkan asalkan jumlahnya tidak terlalu banyak,” ujarnya menjelaskan.

 

Pertanyaan selanjutnya adalah dari Kepala Desa Kalibambang, Munarep, pertanyaannya mengenai hak pilih, “pada saat memilih ketentuannya dengan  menunjukkan KTP asli atau suket, kemudian jika terjadi money politik di daerah kami siapakah yang akan bertindak dan terkahir mengenai batasan pemasangan spanduk & baliho, apakah sudah memiliki legalitas atau tidak,” ungkapnya. Pertanyaan ini dijawab oleh Ketua KPU, “pada saat pemilihan, pemilih bisa menggunakan KTP asli ataupun suket dua-duanya sama-sama berlaku, kemudian terkait money politik, jika terjadi money politik maka bisa diadukan ke Panwas dengan menyerahkan barang bukti, dan terakhir tentang baliho dan spanduk, untuk spanduk jumlahnya adalah 12 baliho per satu pasangan calon yang dipasang di tempat-tempat tertentu dan spanduk berjumlah 3 spanduk per desa,” ujarnya.

 

Acara masih dilanjutkan dengan penanya keempat dari Aikmel Barat, H. Muh Irfan, “surat keterangan tersebut diperoleh dari capil atau dari desa dan apabila pencoblosan dilakukan pada garis terluar dari kolom apakah surat suara tersebut sah atau tidak,” ungkapnya.  Pertanyaan tersebut langsung dijawab oleh Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, Taharuddin. “Suket harus diperoleh dari capil bukan dari desa & pencoblosan dianggap sah jika pencoblosan dilakukan didalam kotak foto pasangan calon, diluar itu dianggap tidak sah,” paparnya.

 

Pertanyaan terkahir adalah dari Staf Desa, Bahrain, “terkait syarat  KTP dan Suket, pemilih tersebut sudah terdaftar sebagai DPT namun tiba-tiba pemilih tersebut mengalami cacat, bagaimanakah solusinya,” paparnya. Pertanyaan ini kemudian dijawab oleh Ketua Divisi SDM dan PARMAS, H.Musa Al Hady, “untuk penyandang cacat sudah diberikan fasilitas surat suara yang dilengkapi dengan huruf braile, kemudian penyandang cacat tersebut harus dibantu saat menuju TPS dan dituntun sampai memasuki ruang pencoblosan, intinya penyandang cacat tersebut harus dipermudah,” ungkapnya.

 

Sebelum acara ditutup, Ketua Divisi SDM dan PARMAS kembali mengingatkan hari pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati yakni pada tanggal 27 Juni 2018. (Humas KPU)

( Humas )

BACA YANG LAIN

ARTIKEL

PENGUMUMAN REKRUTMEN

ANGGOTA PPK & PPK KPU

1. Pengumuman Pendaftaran

Tanggal 8 hingga 12 Oktober 2017 (PPK).

Tanggal 19 hingga 25 Oktober 2017 (PPS)

 

2. Penerimaan Pendaftaran

Tanggal 12 hingga 14 Oktober (PPK).

Tanggal 26 Hingga 28 Oktober 2017 (PPS)

 

3. Penelitian Administrasi

 Tanggal 12 hingga 14 Oktober (PPK)

Tanggal 26 Hingga 28 Oktober 2017 (PPS)

 

4. Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi

Tanggal 15 hingga 16 Oktober (PPK)

Tanggal 1-2 Nopember 2017 (PPS)

 

5. Tes Tertulis

Tanggal 17 Oktober (PPK)

Tanggal 1  Nopember (PPS)

 

6. Pengumumamn Tes Tertulis

18-19 Oktober (PPK).

5  Nopember (PPS)

 

7. Tes Wanancara

23-25 Oktober (PPK).

5 hingga 9 Nopember (PPS)

 

8. Pengumumamn Tes Wanancara

26-28 Oktober (PPK)

11 Nopember (PPS).

PESONA LOMBOK TIMUR

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Jl MT Haryono 07 Selong, Tlp 0376 21600-21900

Fax 0376 23036, email: sek.kpukotim@gmail.com

Humas KPU Kab. Lotim
teknispud@gmail.com
. teknispud@gmail.com