Media Sosial

H A R I

Menuju PEMILU

2019

AGENDA KPU

10 Agustus 2018

Menerima Kunjungan KPU Jeneponto

PENGUMUMAN

Selengkapnya

RPP "SEGARE ANAQ"

  • Poster
  • Infografis
  • e-Dokumen
  • Perpustakaan
  • Miniatur 3 Dimensi
  • Audio Visual

PUSAT DATA / INFORMASI

- Jaringan Dokumentasi & Informasi Hukum

- Informasi Penyelenggara Pemilu

- Informasi Logistik Pemilu

- Penghitungan Suara

- Penggantian Antar Waktu

- Sisitem Informasi Pemilih

- Sistem Partai Politik

Kunjungan Anggota DPD RI Dapil NTB ke KPU Lotim

Humas

SELONG, kpu-lomboktimur.go.id. Anggota DPD RI dari Daerah  Pemilihan (Dapil) NTB, Hj Rabiatul Adawiyah, melakukan kunjungan kerja ke KPU Lombok  Timur, Kamis 22 Februari.  Rombongan yang diterima oleh Kepala Divisi Sosialisasi, H Musa Al-Hady ini bertujuan untuk menyerap informasi terkait tugas dan fungsi KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum di Indonesia.

Pada kesempatan itu, Rabiatul Adawiyah menyampaikan beberapa catatan pada Pilkada serentak tahun 2017 lalu yang menjadi kendala dan berpotensi akan terulang kembali pada penyelenggaraan pemilu 2018 ini.  Beberapa kendala itu antara lain mengenai masa cuti bagi calon dari petahana yang terlalu pendek sehingga berpotensi memunculkan penyalahgunaan kewenangan, tidak dibenarkannya pemilih menggunakan surat keterangan pengganti KTP elektronik,  distribusi logistik yang kurang merata, pemungutann suara yang diulang dan temuan lama seperti money politik serta Aparatur Sipil Negara (ASN) yang masih dipolitisasi.

"Selain itu kami mencatat adanya gangguan keamanan sebelum dan sesudah hari pencoblosan," lanjutnya.  "Untuk itulah kami melakukan kunjungan ke NTB termasuk ke KPU Lombok Timur, yakni melakukan inventarisasi terhadap kendala yang ada," katanya.

Kepala Divisi Sosialisasi yang memandu tanya jawab menyampaikan beberapa kendala terkait proses menjalankan tahapan.  Untuk itu pihak KPU melakukan pengklasifikasian segmen-segmen, misalnya segmen pemilih pemula, perempuan, tokoh adat dan segemn marginal.  Kerjasama juga dilakukan terutama dengan Hubkominfo untuk sosialisasi langsung menggunakan pengeras suara tentang ajakan memilih pada 27 Juni mendatang.  Sementara untuk menghindari maraknya money politik, KPU telah mengadakan pawai menolak money politik dan penandatanganan deklarasi kampanye damai yang dilakukan oleh empat paslon yang akan bertarung. 

Terkait dengan anggaran, Kepala Divisi Hukum, Taharuddin menyampaikan supaya proses penganggaran untuk KPU sebaiknya dari pusat saja, baik secara langsung maupun dari DAU yang dialokasikan ke daerah. 

Beberapa tanggapan dari komisioner lainnya makin menghangatkan suasana diskusi, seperti permasalahan yang ditemui saat proses pemutakhiran data pemilih atau pencocokan dan penelitian hingga tantangan yang dihadapi petugas pemutakhiran terutama yang bertugas di daerah-daerah yang belum terubung jalan memadai.

Menanggapi pertanyaan komisioner Rabiatul Adawiyah berjanji akan menyampaikannya pada sidang paripurna DPR RI mendatang dan juga ke pihak eksekutif dengan harapan semoga diapresiasi secara penuh. (Humas KPU Lotim)

KPU Lombok Timur

Alamat: Jl MT Haryono No7 Selong, 83612

Telp: (0376)

Fax: (0376)

@2018 KPU Lotim. Hak cipta dilindungi undang-undang